KREDIT

Oleh : Alfina Octora

KREDIT

A. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin credere yang artinya percaya . Seseorang atau badan usaha yang memberi kredit (kreditur) percaya bahwa peminjam (debitur) pada masa mendatang akan sanggup memenuhi segala kewajibannya seperti yang telah dijanjikan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Kredit mempunyai unsur-unsur yang harus disepakati oleh pihak yang terlibat dalam kredit tersebut.

B. Tujuan Kredit

Namun, tujuan utama pemberian kredit di negara kita adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberian kredit dapat dibedakan atas kepentingan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

• Pemerintah

Pemberian kredit harus sesuai dengan kebijakan moneter, selektif, dan diarahkan pada sektor-sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan.

• Masyarakat

Pemberian kredit bertujuan agar masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhannya yang berupa barang atau jasa.

• Dunia usaha

Pemberian kredit dimaksudkan agar kegairahan berusaha meningkat dan sekaligus meningkat pula jumlah produk yang diproduksi yang pada gilirannya akan meningkatkan laba usaha.

C. Fungsi Kredit

• Meningkatkan daya guna barang

Pemberian kredit dapat meningkatkan daya guna barang dengan cara:

1. para pengusaha memproduksi barang dari bahan baku menjadi barang siap pakai, dengan meminjam uang dari lembaga keuangan;

2. para pengusaha menjual barang dengan cara kredit sehinggabarang menjadi lebih murah sampai ke tangan konsumen.

• Meningkatkan daya guna uang

Daya guna uang dapat ditingkatkan dengan cara pemilik uang atau modal meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang kekurangan modal melalui lembaga keuangan.

• Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Peredaran dan lalu lintas uang dapat terlaksana jika kredit disalurkan melalui rekening giro bank karena rekening giro dapat menimbulkan uang giral.

• Menstabilkan moneter

Stabilitas moneter dapat terlaksana dengan pemberian kredit yang selektif, terarah, dan berdasarkan prioritas sehingga jumlah uang yang beredar dapat diatur melalui politik tingkat bunga dan rasio kas bank.

• Meningkatkan kegairahan berusaha

Perusahaan yang memperoleh kredit dari bank dapat meningkatkan usahanya dan meningkatkan produktivitas, dan akhirnya meningkatkan laba.

• Meratakan pendapatan

Peningkatan kesempatan berusaha dengan penambahan proyek-proyek baru yang berasal dari kredit membutuhkan tambahan tenaga kerja. Secara tidak langsung kredit menyebabkan semakin banyak tenaga kerja yang memperoleh pendapatan. Di samping itu, para penabung akan memperoleh bunga atas tabungannya.

• Memperluas hubungan internasional

Negara maju cenderung mempunyai tabungan yang tinggi sehingga dapat memberi pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu, para pengusaha di negara maju dapat bekerja sama dengan negara yang sedang berkembang dengan memberi kredit, dan hal ini dapat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.

D. Unsure-unsur Kredit

Kredit diberikan oleh orang atau lembaga yang didasarkan atas unsur-unsur pertimbangan kepercayaan, waktu, risiko, dan prestasi.

• Kepercayaan

Kepercayaan artinya adanya keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, maupun jasa yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

• Waktu

Pemberian dan penerimaan kembali kredit meliputi kurun waktu tertentu.

• Risiko

Pemberian kredit mengandung risiko karena nilai uang sekarang berbeda dengan nilai yang akan datang akibat dari adanya jangka waktu pemberian dan pengembalian kredit.

• Prestasi

Prestasi merupakan imbalan dari pemberian peminjam uang, barang, atau jasa. Dalam perekonomian, pengukuran prestasi dilakukan dengan menggunakan uang.

E. Syarat-syarat Kredit

Pemberian kredit kepada orang atau perusahaan yang memerlukan harus mempertimbangkan hal-hal yang dikenal dengan istilah 5C, yakni :

• Karakter

Karakter (character) adalah sifat dan tingkah laku pemohon dalam kehidupan berusaha. Pemberi kredit perlu meneliti kebiasaan dan kepribadian pemohon. Dengan kata lain, pemohon dipercaya dapat memenuhi kewajibannya.

• Kemampuan

Kemampuan (capabilit ), artinya pemohon dalam mengembalikan kredit tepat waktu. Hal ini harus diperhatikan oleh pemberi kredit dengan memerhatikan jenis usaha dan kemampuan memperoleh laba (diukur dari laporan keuangan).

• Modal

Modal (capital) yang dimiliki perusahaan yang berasal dari pinjaman bank dapat mendorong perkembangan usaha. Oleh karena itu, kredit berfungsi meningkatkan usaha.

• Jaminan

Jaminan (collateral) adalah harta tetap atau surat-surat berharga yang dapat digunakan untuk menjamin kredit yang diterima.

• Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi (condition of econom ) yang akan datang harus menggambarkan keadaan yang cerah, misalnya tingkat inflasi yang terkendali sehingga nilai uang sekarang tidak berbeda jauh dengan nilai uang pada masa yang akan datang.

F. Jenis-jenis Kredit

Berikut adalah jenis-jenis kredit :

1. Kredit menurut tujuan pemakaian

Berdasarkan tujuan pemakaiannya, kredit dikelompokkan menjadi :

• Kredit konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan oleh konsumen untuk tujuan konsumtif, misalnya kredit pembelian kendaraan bermotor.

• Kredit produktif

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, misalnya pembelian mesin-mesin pabrik.

• Kredit menurut waktu

Berdasarkan waktu pemakaiannya, kredit dikelompokkan menjadi :

o Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka pengembaliannya kurang dari satu tahun.

o Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka pengembalian-nya antara satu sampai tiga tahun.

o Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka pengembaliannya lebih dari tiga tahun.

o Kredit menurut jaminan

Berdasarkan jaminannya, kredit dikelompokkan menjadi :

o Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang didasarkan pada kepercayaan , (kredit ini dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang bank No. 7 Tahun 1992).

o Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan jaminan barang tetap atau tidak tetap, misalnya jaminan obligasi atau surat-surat berharga lainnya.

o Kredit menurut sumber

Berdasarkan sumbernya, kredit dikelompokkan menjadi :

o Kredit dalam negeri

Kredit dalam negeri adalah kredit yang sumber dan pemakaiannya berasal dari dalam negeri.

o Kredit luar negeri

Kredit luar negeri adalah kredit yang berasal dari luar negeri untuk pemakai kredit dalam negeri.

o Kredit menurut subjek

Berdasarkan subjeknya, kredit dikelompokkan menjadi :

o Kredit penjual

Kredit penjual adalah kredit yang diberikan penjual kepada pembeli dengan cara menyerahkan barang terlebih dahulu, dan pembayaran diterima kemudian.

o Kredit pembeli

Kredit pembeli adalah kredit yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan cara pembayaran lebih dahulu, barang diserahkan kamudian. Istilah kredit pembeli sekarang ini lebih dikenal dengan sistem prabayar.

o Kredit perbankan

Kredit perbankan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau pelanggan.

o Kredit pemerintah

Kredit pemerintah adalah kredit yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya atau jajaran bawahannya.

o Kredit luar negeri

Kredit luar negeri adalah kredit yang berasal dari luar negeri (pemerintah atau swasta) dalam rangka kerja sama antarpemerintah atau swasta.

G. Kebaikan dan Keburukan Kredit

Berikut adalah kebaikan dan keburukan kedit :

• Kebaikan kredit

o Meningkatkan produktivitas modal

Pemilik modal dapat meningkatkan produktivitas modal dengan meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang memerlukannya sehingga produksi meningkat.

o Memperlancar tukar-menukar

Dengan kredit timbul alat pembayaran baru berupa uang giral dan wesel sehingga pengusaha dapat memenuhi keperluannya menggunakan uang giral tersebut.

o Meningkatkan peredaran barang

Barang yang diperjualbelikan dapat dibayar dengan uang giral atau dibeli secara kredit sehingga jumlah barang yang diperjualbelikan bertambah dan peredaran uang meningkat.

• Keburukan kredit

o Hidup konsumtif, artinya orang terdorong untuk melakukan transaksi yang terjadi di luar batas kemampuan ekonominya dengan cara membeli barang-barang konsumsi.

o Jumlah uang yang beredar bertambah (inflasi), artinya kredit akan memperbesar jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang berakibat harga-harga naik (nilai uang turun).

o Spekulasi, artinya dengan mengharapkan untung yang besar pengusaha membeli atau memperbesar usaha dengan cara meminjam. Akibat buruk akan terjadi bila perusahaan ternyata mengalami kerugian. Perusahaan tidak mampu lagi melunasi segala kewajibannya.

SUMBER :

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/kredit.html

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/kredit-tujuan-kredit.html

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/kredit-fungsi-kredit.html

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/kredit-unsur-unsur-kredit.html

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/kredit-syarat-syarat-kredit.html

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/kredit-jenis-jenis-kredit.html

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/kebaikan-dan-keburukan-kredit.html

INFLASI

Oleh : Alfina Octora

Hambatan Dalam Penerapan Kebijakan Inflasi Moneter

1. Perkembangan Ekonomi Makro di Indonesia Sejak Tahun 1980-an.

Program pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970-an dan menunjukkan perkembangan yang pesat sejak tahun 1980-an. Pada masa itu pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi para investor yang akan berinvestasi di bidang keuangan dan perbankan. Hingga pertengahan tahun 1990-an perekonomian . Indonesia terlihat semakin kuat dan mulai terpandang di dunia internasional. Dalam artikel ini akan dibahas perkembangan ekonomi di Indonesia saat mulai berkembang tahun 1980-an hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997.

2. Perkembangan Moneter Perbankan.

Krisis moneter di Indonesia telah memporak-porandakan sektor keuangan yang sebelumnya tengah berkembang pesat sejak tahun 1980-an. Dalam upaya pemulihan sektor keuangan Indonesia, telah dilakukan restrukturisasi sistem moneter sejak tahun 1998. Bentuk nyata restrukturisasi dilakukan dengan cara menyehatkan bank dan memberikan independensi kepada Bank Sentral. Meski telah menelan banyak biaya dan telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun, namun proses penyehatan sistem moneter belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

3. Kebijakan Moneter

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.

4. Kebijakan Fiskal.

Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.

5. Prospek Ekonomi Jangka Pendek.

Ditinjau dari aspek ekonomi makro, kinerja perekonomian bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, namun juga dari faktor eksternal. Kondisi ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan dalam negeri. Untuk beberapa tahun ke depan, kegiatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan, dengan asumsi kondisi politik dan keamanan stabil. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kenaikan ekspor yang dewasa ini mulai membaik kembali.

6. Target Inflasi.

Ada berbagai kebijakan yang biasa dipergunakan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi, misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Target inflasi merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi nasional. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral menetapkan target laju inflasi untuk periode jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kebijakan target inflasi lebih berorientasi ke depan (forward looking) dibanding kebijakan-kebijakan moneter sebelumnya (yang oleh BI disebut juga kebijakan konvensional). Tidak seperti halnya kebijakan moneter konvensional yang senantiasa mempergunakan target antara besaran moneter, dalam target inflasi diperggunakan proyeksi inflasi. Kalaupun harus mempergunakan target antara, biasanya akan digunakan tingkat bunga jangka pendek.

Evolusi Teori.

Inflasi sebagai sasaran utama dan indepensi bank sentral sebagai pengendali inflasi merupakan landasan dari target inflasi. Konsep target inflasi ini merupakan produk dari evolusi teori moneter dan akumulasi pengalaman empiris. Teori-teori moneter yang memberikan kontribusi bagi pematangan konsep ini meliputi teori klasik hingga teori modern, antara lain:

• Teori Klasik >< Teori Keynes.

Menurut teori Klasik, kebijakan moneter tidak berpengaruh terhadap sektor riil. Sedangkan menurut teori Keynes, sektor moneter dan sektor riil saling terkait melalui suku bunga. Berdasarkan perkembangan teori dan pengalaman empirik, disimpulkan bahwa dalam jangka panjang teori yang sesuai untuk dipergunakan adalah teori Klasik, sedangkan dalam jangka pendek teori Keynes lebih tepat. Kebijakan moneter hanya mempunyai dampak permanen pada tingkat harga umum (inflasi). Dengan kata lain bahwa pembenahan sektor ekonomi dapat dilakukan dengan cara pengendalian inflasi.

• Teori klasik modern >< Teori Keynes.

Salah satu penganut teori klasik modern, Milton Friedman, mengemukakan bahwa kebijakan rule lebih baik dibanding discretion. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan teori Keynes. Kemudian, untuk menentukan pilihan atas rule vs discretion, target inflasi menawarkan suatu framework yang mengkombinasikan keduanya secara sistematis, yang disebut dengan constrained discretion. Karena pada dasarnya, dalam praktik kebijakan moneter tidak ada yang murni rules ataupun murni discretion.

• Teori kuantitas >< Teori Keynes.

Teori Keynes mempergunakan tingkat bunga sebagai sasaran antara, sedangkan dalam teori kuantitas digunakan jumlah uang beredar. Penggunaan sasaran antara, baik berupa tingkat bunga maupun kuantitas uang, akan menyebabkan pembatasan diri terhadap informasi. Guna menghindarkan polemik ini, kebijakan target inflasi menentukan inflasi sebagai sasaran akhir. Dengan demikian target inflasi menggunakan mekanisme transmisi yang relevan, tidak harus tingkat bunga ataupun kuantitas uang. Dengan mengambil inflasi sebagai sasaran akhir, otoritas moneter dapat lebih bebas dan lebih fleksibel dalam menggunakan semua data dan informasi yang tersedia untuk mencapai sasaran, karena inflasi dipengaruhi bukan hanya oleh satu faktor.

• Teori rational expectations.

Teori rational expectations menyebutkan bahwa faktor ekspektasi mempunyai peran penting, karena mempengaruhi perilaku dan reaksi para pelaku ekonomi terhadap suatu kebijakan. Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi output dalam jangka pendek, karena setelah ekspektasi masyarakat berperan, output akan kembali seperti semula. Ekspektasi masyarakat inilah yang menjadi kunci keberhasilan yang harus dapat dikendalikan. Dengan penerapan target inflasi dalam kebijakan moneter, diharapkan dapat menjadi anchor bagi ekspektasi masyarakat.

• Teori moneter modern.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori moneter modern memasukkan aspek kredibilitas yang bersumber dari masalah time inconsistency. Artinya bahwa inkonsistensi dalam kebijakan moneter dapat terjadi apabila otoritas moneter terpaksa harus mengorbankan sasaran jangka panjang (inflasi) demi mencapai sasaran lain dalam jangka pendek. Agar hal ini tidak terjadi, maka pengendalian inflasi harus menjadi sasaran tunggal, atau setidaknya menjadi sasaran utama. Menetapkan inflasi sebagai sasaran utama berarti menghindarkan diri dari inkonsistensi kebijakan.

7. Prasyarat .

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Prasyarat tersebut meliputi:

• Indepensi Bank Sentral.

Sebenarnya tak ada Bank Sentral yang bisa bersifat benar-benar independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun demikian, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan fiskal.

• Fokus terhadap sasaran.

Pengendalian inflasi hanyalah salah satu di antara beberapa sasaran lain yang hendak dicapai oleh Bank Sentral. Sasaran-sasaran lain kadang-kadang bertentangan dengan sasaran pengendalian inflasi, misalnya sasaran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, neraca pembayaran, dan kurs. Oleh karena itu, seharusnya bank Sentral tidak menetapkan sasaran lain dan berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi.

• Capacity to forecast inflation.

Bank Sentral mutlak harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi inflasi secara akurat, sehingga dapat menetapkan target inflasi yang hendak dicapai.

• Pengawasan instrumen

Bank Sentral harus memiliki kemampuan untuk mengawasi instrumen-instrumen kebijakan moneter.

• Pelaksanaan secara konsisten dan transparan.

Dengan pelaksanaan target inflasi secara konsisten dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan semakin meningkat.

• Fleksibel sekaligus kredibel

Biasanya, kebijakan yang fleksibel akan cenderung kurang kredibel dan hal itu merupakan dilema dalam penentuan kebijakan. Aturan Taylor (Taylor’s rule) dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk mengatasi dilema tersebut.

8. Karakteristik .

Dalam mengatur/menggunakan instrumen, kebijakan target inflasi ini lebih berwawasan ke depan. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, yaitu:

• Dalam kebijakan ini target dan indikator inflasi ditentukan terlebih dahulu dan dipergunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

• Dalam kebijakan ini juga dibuat prediksi inflasi di masa yang akan datang. Prediksi dilakukan dengan mempergunakan data besaran moneter, tingkat bunga, kurs, harga aset, harga barang industri dan sebagainya.

• Melakukan review terhadap kinerja kebijakan moneter. Hasil tinjauan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja selanjutnya.

9. Elemen-elemen :

Berdasarkan teori dan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen dalam target inflasi terdiri atas:

• Sasaran target inflasi.

Sasaran utama dalam kebijakan target inflasi adalah pengendalian inflasi. Kalau ada sasaran-sasaran lain di samping sasaran ini, maka sasaran yang lain harus tunduk pada sasaran utama

• Laporan pelaksanaan

Mestinya, publik perlu untuk mengetahui sasaran kebijakan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil yang telah dicapai oleh kebijakan ini harus dimonitor, dilaporkan dan diumumkan secara periodik. Ini penting bagi publik agar dapat mengukur keberhasilan kebijakan ini, karena akan berpengaruh terhadap ekspektasi masyarakat.

• Independensi

Dengan adanya independensi dalam menentukan kebijakan, maka peluang tercapainya sasaran akan lebih maksimal.

• Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan ini perlu adanya komunikasi yang efektif terhadap publik tentang cara-cara pencapaian sasaran inflasi dan mekanisme transmisi yang jelas.

• Data dan informasi

Data dan informasi yang relevan, terbaru dan lengkap diperlukan untuk melakukan analisis kebijakan yang prima.

10. Prospek.

Kebijakan target inflasi ini telah dilaksanakan di negara-negara Selandia Baru, Kanada, Inggris, Finlandia, Swedia, Australia, Spanyol, Korea dan Filipina. Negara-negara tersebut mendapatkan keberhasilan dalam menekan laju inflasi dengan penerapan kebijakan ini. Seperti halnya Indonesia, negara-negara tersebut sebelumnya juga mempergunakan kebijakan moneter dengan target antara. Karena adanya kesamaan permasalahan dan latar belakang, maka diharapkan pelaksanaan target inflasi di negara kita juga akan dapat menuai keberhasilan.

11. Berbagai Hambatan Dalam Pelaksanaan Targat Inflasi.

Meski kebijakan target inflasi ini cukup menjanjikan, namun sebenarnya terdapat banyak hambatan yang berkaitan dengan banyaknya prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Ditambah dengan adanya faktor lain yang juga menjadi kendala dalam pemberlakuan kebijakan ini. Secara singkat, hambatan-hambatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Hambatan dalam menciptakan independensi

Sulitnya menciptakan independensi bank sentral, karena hingga saat ini sistem pemerintahan Indonesia tidak memungkinkan untuk memberikan kewenangan penuh terhadap suatu lembaga/otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan instrumen keuangan. Dengan kata lain bahwa pemerintah tidak dapat benar-benar tidak turun campur tangan dalam urusan lembaga pengawas, meski lembaga tersebut disebut lembaga independen. Para pejabat dalam lembaga tersebut digaji oleh pemerintah, yang berarti loyalitas mereka terhadap pemerintah tak diragukan lagi. Hal ini jelas-jelas menyebabkan fungsi pengawasan tak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

• Hambatan dalam memprediksi inflasi.

Kemampuan untuk memprediksi inflasi merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan target inflasi. Kemungkinan besar, peramalan inflasi di Indonesia akan sulit dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan yang boleh dikatakan tidak menentu akhir-akhir ini. Padahal, stabilitas nasional sangat berperan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Untuk saat ini, para investor masih beranggapan bahwa negara kita tidak cukup kondusif bagi investasi. Isu-isu seputar politik dan keamanan daerah sudah rawan untuk memporak-porandakan perekonomian nasional. Jika stabilitas belum tercapai, mustahil dapat memprediksi dengan cermat.

• Hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara konsisten dan transparan.

Pelaksanaan kebijakan target inflasi secara konsisten dan transparan juga akan sulit terwujud. Tingkat korupsi di Indonesia yang sedemikian tinggi akan mempersulit pemerintah dalam meraih kepercayaan dari masyarakat. Juga maraknya praktik kolusi yang menyebabkan sikapmasyarakat semakin apatis dan enggan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemulihan krisis ekonomi. Kebijakan target inflasi belum tentu didukung oleh masyarakat, kecuali apabila lembaga pelaksana kebijakan ini dapat meyakinkan masyarakat bahwa aparaturnya negara bersih dan bebas korupsi.

• Hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara fleksibel dan kredibel.

Menjalankan kebijakan secara fleksibel sekaligus kredibel juga bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Jika kebijakan diberlakukan secara lentur, maka akan membuka kesempatan korupsi dan kolusi, sehingga menyebabkan incredible. Demikian juga sebaliknya, apabila kebijakan ini lebih berfokus pada kredibilitas, maka akan timbul sifat inflexible.

• Tingkat keparahan krisis.

Faktor lain adalah tingkat keparahan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sudah tergolong akut, sehingga penanganannya juga lebih sulit dibanding negara-negara lain. Mungkin kebijakan target inflasi ini berhasil diberlakukan di negara-negara lain, namun belum tentu akan sesuai diberlakukan di Indonesia.

SUMBER :

http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109:berbagai-hambatan-dalam-penerapan-kebijakan-moneter-inflation-targeting&catid=37:ekonomi&Itemid=93

TUGAS 4

Nama : Alfina Octora

NPM : 10110547

kelas : 2KA26

A. Pengertian Uang dan Jenis-jenis Uang

Uang dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar/ perdagangan. Yang dimaksud dengan disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantaraan dalam kegiatan tukar-menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

• Nilai tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

• Mudah dibawa-bawa.

• Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.

• Tahan lama.

• Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan).

• Bendanya mempunyai mutu yang sama.

Dalam ilmu ekonomi peranan/fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk melancarkan tukar-menukar (alat tukar)

Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh labih mudah dijalankan jika dibandingkan dengan dengan di dalam kegiatan perdagangan secara barter. Tukar-menukar baru akan berlangsung apabila seseorang dapat menawarkan sesuatu barang yang diinginkan oleh seseorang lainnya, dan orang lain itu memiliki barang yang diinginkan oleh orang yang pertama. Kehendak ganda yang selaras ini tidak perlu diwujudkan dalam perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar-menukar. Dengan adaanya uang seseorang yang menginginkan barang tidak perlu bersusah payah mencari orang yang memiliki barang tersebut dan juga mengingini barang yang dimilikinya. Jadi, uang digunakan dalam kegiatan tukar-menukar. Maka waktu untuk melakukan kegiatan tersebut dapat dipersingkat, tenaga dihemat, dan kegiatan tukar-menukar menjadi lebih sederhana. Ini berarti uang telah melancarkan jalannya kegiatan perdagangan.

2. Untuk menjadi satuan hitung (pengukur nilai)

Keuntungan selanjutnya dari penggunaan uang dalam masyarakat bersumber dari kesanggupannya untuk bertindak sebagai satuan nilai. Yang dimaksud dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut.

3. Untuk ukuran bayaran yang ditunda

Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit. Penggunaan uang sebagai alat perantaraan dalam tukar-menukar dapat mendorong perkembangan perdagangan 198 Ekonomi SMA Kelas X yang bersifat demikian karena penjual lebih merasa yakin bahwa pembayaran yang ditunda itu adalah sesuai dengan yang diharapkannya. Dengan perkataan lain, mutu benda yang akan diperolehnya pada masa yang akan datang sebagai pembayaran penjualannya, yaitu uang, akan sesuai dengan uang yang diharapkannya pada waktu menjual barangnya. Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, fungsi uang sebagai ukuran untuk pembayaran tertunda, tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna.

4. Sebagai alat penyimpan nilai

Penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Apabila harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari menyimpannya dalam bentuk barang. Di dalam perekonomian yang sudah maju, jenis uang yang utama adalah uang bank atau uang giral. Uang jenis ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurusnya. Ini disebabkan jika seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan pengurusan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, melainkan oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Walaupun uang tidak di tangan pemiliknya, ia dapat dengan mudah diambil apabila ingin menggunakan uang tersebut. Pernyataan bahwa uang merupakan alat penyimpanaan nilai yang lebih baik daripada kekayaan yang berupa barang, dimisalkan bahwa nilai uang tidak mengalami perubahan yang berarti dari satu periode ke periode lainnya. Apabila harga-harga selalu mengalami kenaikan yang pesat, nilai uang akan terus-menerus mengalami kemerosotan. Maka, kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan nilai kalau dibandingkan dengan kekayaan yang berbentuk barang. Dengan keadaan demikian uang bukanlah alat penyimpanan nilai yang baik. Apabila keadaan seperti itu berlaku dalam perekonomian, masyarakat akan beramai- ramai menggantikan kekayaan yang berupa uang menjadi kekayaan yang berbentuk barang. Jenis-jenis Uang Uang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Berdasarkan bahan

• Uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam. • Uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas.

b. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan

• Uang Kartal (Chartal = kepercayaan), yaitu mata uang logam dan kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral dan berlaku umum di masyarakat. • Uang Giral (Giro = simpanan di bank), yaitu dana yang disimpan pada rekening giro (demand deposit) di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantaraan cek, bilyet giro atau perintah membayar. Jadi, uang giral dikeluarkan oleh bank umum.

c. Berdasarkan nilai

• Bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya (nilai intrinsik) sama dengan nilai nominalnya. Biasanya berupa uang logam. • Tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya (nilai intrinsik) tidak sama dengan nilai nominalnya. Biasanya berupa uang kertas.

d. Berdasarkan pemakai

• Internal Value, yaitu kemampuan uang untuk membeli uang atau jasa di dalam negeri. • External Value, yaitu kemampuan uang untuk ditukarkan dengan uang asing.

B. Pengertian Bank sentral dan Bank Umum

Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. Definisi, pengertian, dan cakupan kegiatan bank sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku dapat bervariasi antara satu negara dengan negara yang tampak pada sumber pendanaannya yang berasal dari simpanan masyarakat dan pada penyaluran dananya dalam bentuk kredit pada dunia usaha dan alternatif investasi lainnya. Di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BANK SENTRAL.

Pada awalnya bank sentral disebut sebagai bank of issue atau bank sirkulasi karena tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya. Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat diukur dengan atau tercemin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Penetapan tujuan tunggal pemeliharaan stabilitas nilai tukar rupiah dalam undang-undang menjadikan sasaran yang harus dicapai dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu sebagai berikut :

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

c. Mengatur dan mengawasi bank.

Pelaksanaan ketiga tugas di atas mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem perbankan yang sehat selain mendukung kinerja sistem pembayaran akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya dalam memengaruhi kegiatan ekonomi riil dan mencapai stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Dengan keterkaitan pelaksanaan ketiga tugas secara saling mendukung tersebut, maka pencapaian tujuan Bank Indonesia akan berhasil dengan baik. Bank Indonesia diberi kewenangan penuh untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi dan untuk melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, sasaran laju inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter yang semula ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. (Perry Warjiyo. 2004: hal. 100) Pelaksanaan kebijakan moneter juga tidak dapat dilepaskan dari sistem devisa yang dianut. Untuk Indonesia, sesuai UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar dianut sistem devisa bebas, yang berarti masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Akan tetapi, agar lalu lintas devisa tersebut dapat mendukung pembangunan ekonomi dan tidak menyulitkan pelaksanaan kebijakan moneter, sesuai dengan UU Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan monitoring dan mengeluarkan ketentuan kehati-hatian terhadap lalu lintas devisa yang masuk dan keluar Indonesia.

BANK UMUM

Bank umum atau bank perdagangan adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting da berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Ini disebabkan bank umum mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Tabungan dapat diambil dengan cek

Salah satu keistimewaan itu adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral.

b. Menciptakan daya beli

Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru untuk menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian. Kegiatan mencipta atau menghapuskan uang ini dilakukan oleh bank umum apabila ia memberikan atau membatalkan pinjaman kepada para nasabahnya.

c. Memberi pinjaman jangka pendek

Keistimewaan yang ketiga dari bank umum bersumber dari corak kegiatannya, yaitu meminjamkan uang yang dilakukannya. Bank umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Ini berarti bank umum merupakan suatu badan yang berperan penting bagi perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan keadaan keuangan dengan gerak naik-turunnya kegiatan ekonomi.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum di antaranya adalah:

• memberi dan menerima pinjaman dari perusahaan lain atau masyarakat;

• menerima titipan barang-barang berharga;

• melakukan kegiatan valuta asing;

• melayani jasa pengiriman uang (transfer) antar bank;

• melakukan giro dan inkaso antarbank;

• tidak boleh melakukan usaha asuransi tetapi boleh mendirikan anak perusahaan yang melakukan usaha asuransi.

Contoh dari bank umum seperti Bank Mandiri, BNI 1946, BCA, dan Bank Mega.

C. Kebijakan-kebijakan moneter yang telah dilakukan pemerintah

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

1. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

1. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

1. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

1. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

SUMBER :

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/pengertian-uang.html

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/jenis-jenis-uang.html

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/pengertian-bank.html

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/jenis-jenis-bank-bank-umum.html

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/jenis-jenis-bank-bank-umum.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter

TUGAS 3

Nama : Alfina Octora

NPM : 10110547

Kelas : 2KA26

A. Pengertian pendapatan dan kosep pendapatan.

Pendapatan adalah imbalan dari penyerahan barang atau jasa yang disebut juga dengan penjualan”. Dari pengertian diatas, pendapatan terdiri dari beberapa komponen yaitu pendapatan operasional dan non operasional.

• Pendapatan operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar diterima.

• Pendapatan non operasional

Pendapatan non opersional adalah pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha bank, misalnya penyewaan gedung.

Konsep pendapatan

1. Produk Nasional Netto (Net National Produk=NNP)

Produk nasional Netto adalah nilai netto dari pada output total, dikurangi penyusutan persediaan kapital bersangkutan. Jadi output nasional netto adalah GNP-Penyusutan.

2. Pendapatan Nasional (National Income = NI)

Pendapatan Nasional adalah pendapatan total yang diperoleh semua faktor produksi tenaga kerja, capital, tanah dan sebagainya. Pendapatan nasional juga merupakan alat pengukur netto, yang sama dengan produk national netto dikurangi pajak tidak langsung perusahaan. Pajak tak langsung ini harus dikurangkan karena pajak seperti itu bukan pendapatan yang diperoleh suatu faktor produksi. NI merupakan suatu alat pengukur produksi netto yang sangat baik, karena konsep ini tidak terpengaruh oleh bahan pajak tak langsung. Apabila pajak penjualan dinaikkan maka GNP dan NNP akan naik, walaupun produksi rill tidak bertambah. Konsep pendapatan nasional adalah indikator terbaik dalam memperbandingkan tingkat pendapatan relatif antara negara-negara. Dewasa ini, GNP alat pengukur pokok, karena konsep ini adalah yang paling erat bertalian dengan volume produksi fisik dan dengan demikian penaksirannya dapat lebih objektif. GNP tidak memerlukan taksiran penyusutan yang seksama, suatu hal yang telah memusingkan para akuntan dan ahli ekonomi.

3. Pendapatan Perorangan (Personal Income)

Adalah pendapatan total yang diterima oleh dunia rumah tangga dari semua sumber. Pendapatan perorangan dapat di hitung dari pendapatan nasional dengan mengurangkan tiga unsur pendapatan nasional yang tidak sampai ketangan dunia rumah tangga yaitu laba perusahaan yang tidak dibagikan, pajak laba, Iuran jaminan sosial. Transfer payment bukan merupakan bahagian dari Pendapatan Nasional karena transfer tersebut bukan suatu hasil yang timbul dari produksi, tetapi harus ditambahkan pada pendapatan perorangan karena merupakan pembayaran yang tersedia bagi rumah tangga sebagai suatu bentuk pendapatan.

4. Disposable Personal Income (Yd).

Yaitu pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak perorangan (personal tax), dan merupakan pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga untuk dibelanjakan untuk dikonsumsi atau untuk ditabung. GNP Potensil dan Aktuil. Kita telah bicarakan alat pengukur output dan pendapatan aktuil. Hal yang tidak kalah penting juga adalah tingkat GNP Potensil atau Full Employment. Output potensil adalah output yang dapat dihasilkan jika semua tenaga kerja dipekerjakan dan kapasitas produksi dipergunakan sepenuhnya, Perlu diingat bahwa yang disebut Full Employment ti¬dak berarti Employment 100%. Tetapi apabila 96%-97% dari seluruh angkatan kerja sudah dipekerjakan dan apabila pabrik-pabrik pada umumnya sudah bekerja dengan 90-95% kapasitas, maka pada umumnya perekonomian yang bersangkutan berada dalam keadaan Full Employment dan penggunaan kapasitas penuh. Kemakmuran (Prosperity) haruslah dinilai menurut hubungan antara GNP aktuil dan GNP potensil. Jika para pemakai akhir seperti Konsumen, Investor dan Pemerintah seluruhnya tidak membelanjakan jumlah yang cukup untuk membeli output yang dapat dihasilkan oleh perekonomian dalam keadaan full employment, maka output aktuil akan berkurang dibawah tingkat output potensil. Jika para pekerja akan diberhentikan dan akan terdapat kelebihan kapasitas. Dengan demikian, pada hakekatnya, alat pengukur pokok mengenai tingkat keparahan sesuatu depresi ekonomi adalah besarnya celah (gap) antara GNP aktuil dan GNP potensil. Penggunaan GNP GNP terdiri dari 4 komponen pokok, yang digolongkan menurut macam penggunaan output :

• Konsumsi (C)

Pendapatan yang diperoleh anggota masyarakat akan digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebahagian lagi untuk ditabung. Tabungan merupakan sisa atau bahagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk kon¬sumsi. Dalam perkembangannya sejak tahun 1929 pengeluaran konsumsi ada 3 macam :

a. Pembelian barang awet (durable gods).

b. Barang tidak awet (non durable gods)

c. Jasa.

Pada waktu pendapatan sedang berkurang dan dalam keadaan pengangguran sedang, pembelian barang awet dapat ditangguhkan. Tetapi pembelian barang-barang kebutuhan seperti pangan, sewa, rente dan jasa dokter tidak dapat ditangguhkan bahkan kalau tidak ada pendapatan maka akan digunakan tabungan dimasa lampau.

• Investasi ( I ).

Output suatu bangsa tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan konsumen, tetapi sebahagian digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan peralatan kapital perekonomian yang bersangkutan. Suatu bangsa dapat memperbesar potensi produksinya dengan cara menggunakan sebahagian sumber-sumbernya untuk menghasilkan unit-unit produksi lain. Tindakan yang menghasilkan barang-barang kapital, bersama dengan keahlian tenaga kerja dan kemajuan tehnologi dapat memperbesar produksi dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai kategori dari pada GNP, Investasi adalah bahagian dari pada output sekarang yang diwujudkan dalam bentuk penambahan kepada atau penggantian alat-alat produk¬si rill. Investasi bruto total (total gross investment) digunakan untuk 2 tujuan, Untuk mengganti peralatan kapital yang sudah aus/rusak dan timbulnya metode-metode baru yang menyebabkan usangnya metode-metode produksi yang lama. Untuk menambah kapital stock yang ada. Investasi netto adalah sama dengan investasi bruto dikurangi penyusutan. Dalam neraca GNP, Investasi terdiri dari 3 kategori pokok: a. Investasi tetap perusahaan (business Fixed Investment) yang dilakukan oleh dunia perusahaan untuk barang kapital awet seperti mesin, bangunan pabrik, kantor dan gudang. b. Bangunan rumah tempat tinggal (Residential Construction) seperti rumah tinggal atau rumah petak untuk ditempati sendiri atau untuk disewa. c. Perubahan persediaan perusahaan (Change in business Inventory) adalah bahagian dari output yang diserap oleh perusahaan sebagai pertambahan kepada persediaan barang jadi, barang setengah jadi dan bahan-bahan mentah. Output akhir meliputi output yang dijual kepada pemakai akhir dan perubahan persediaan perusahaan. Perubahan dalam pengeluaran investasi ialah yang memainkan peranan penting dalam fluktuasi-fluktuasi ekonomi. Fluktuasi dalam pengeluaran investasi itu mengakibatkan perubahan-perubahan yang besar dalam output total dan kesempatan kerja (Employment).

• Pemerintah ( G ).

Pemerintah membeli barang-barang ekonomi seperti (peluru kendali, gedung dan jasa). Pembelian barang-ba¬rang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah ini berarti menyerap output dan merupakan bahagian dari GNP. Sebahagian besar dari pengeluaran pemerintah tidak merupakan pembelian barang dan jasa tetapi merupakan trans¬fer payment, Seperti pembayaran dana pensiun, jaminan sosial, bantuan-bantuan sosial, tunjangan pembangunan dan lain-lain. Pembayaran seperti ini adalah suatu transfer pendapatan diantara para anggota masyarakat melalui pemerintah dari pembayaran pajak-pajak kepada yang memperoleh bantuan. Pembayaran transfer payment tidak merupakan pembelian output, dengan demikian tidak diperhitungkan dalam GNP. Sebahagian dari pengeluaran pemerintah pusat dan daerah digunakan untuk keperluan investasi dalam alat-alat produksi yang membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.

• Ekspor Netto (X – M) .

Ekspor barang-barang dan jasa juga merupakan suatu penggunaan akhir (Final Use) dari GNP, karena itu harus dimasukkan dalam jumlah total GNP, Suatu negara selain dia mengekspor juga mengadakan impor untuk menutup kebutuhan yang tidak cukup dihasilkan da¬lam negeri. Maka dari itu, pembelian barang-barang dan jasa yang diimpor harus kita kurangkan dari pembelian total agar jumlah total dari GNP itu benar. Dalam memperhitungkan unsur ekspor dan impor ini kita harus ambil angka nettonya yaitu ekspor dikurangi import ini disebut ekspor netto (Net Export). Arus Pendapatan Nasional Bruto kepada Konsumenya, Perusahaan dan Pemerintah. Kita telah mengetahui bahwa produksi menciptakan pendapatan yang menimbulkan pengeluaran yang selanjutnya menyebabkan timbulnya produksi. Rangkaian proses ini dinamakan arus pendapatan kegiatan ekonomi. Pendapatan Nasional Bruto (GNI) Adalah penjumlahan dari pada pendapatan bruto yang diterima oleh semua satuan-satuan ekonomi individuil yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Pendapatan ini tidak sama dengan pendapatan yang tersedia bagi konsumen untuk siap dibelanjakan atau untuk ditabung.

Hal ini disebabkan :

Sebagian dari pendapatan total yang diterima itu dibayarkan pajak kepada pemerintah, Perusahaan juga harus bayar pajak pendapatan. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya, ia harus memupuk dana cadangan penyusutan, yang pada suatu waktu akan di investasi kembali didalam perusahaan. Dunia rumah tangga adakalanya menerima suatu penda¬patan yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi dan oleh karena itu tidak dicakup dalam GNI yaitu transfer payment dari pemerintah. Dengan demikian jumlah total dari disposable income (Yd) yang tersedia bagi konsumen adalah : Pendapatan Nasional Bruto dikurangi pajak, dikurangi tabungan bruto perusahaan, ditambah transfer payment. Dengan kata lain jumlah total dari pendapatan nasional bruto terbagi-bagi kepada 3 bahagian atau golongan pembelanjaan dalam perekonomian : • Perusahaan → Sebagai tabungan bruto perusahaan • Pajak netto pemerintah → Jumlah total pajak yang di pungut oleh Pemerintah dikurangi dengan transfer payment yang dibayarkan. • Disposable personal income (Yd). Gross National Income (GNI), Pajak (Tx), tabungan bruto perusahaan (Sb), Transfer payment (Tr) dan Disposable personal income (Yd), maka dari uraian diatas dapat kita rumuskan secara singkat sebagai berikut : Yd = GNI – Tx + Tr Tabungan bruto perusahaan adalah bahagian dari arus pendapatan total yang ditahan oleh perusahaan setelah dibayar pajak dan deviden. Pajak Netto : Pajak total dikurangi dengan transfer payment. Pemerintah merupakan salah satu dari penerima pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional bruto yang mengalir ke tangan pemerintah pusat dan daerah dalam fee untuk pajak. Pengeluaran, dan GNI Pendapatan yang tercipta dalam proses produksi pada akhirnya terbagi menjadi 3 kategori pokok : • Disposable personal income • Tabungan bruto perusahaan • Pajak netto Pemeliharaan produksi juga tergantung pada caranya ketiga golongan yaitu Konsumen, Investor dan Pemerintah, memilih penggunaan pendapatan mereka. Perubahan yang terjadi dalam hubungan antara pengeluaran dan pendapatan inilah yang menyebabkan timbulnya keadaan depressi dan inflasi. Seandainya perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan tiap golongan itu tetap sama atau seandainya perubahan perbandingan pengeluaran dan pendapatan suatu golongan selalu diimbangi oleh perubahan sebaliknya dalam pola pengeluaran golongan lain, maka fluktuasi ekonomi tentu tidak terjadi. Akan tetapi kenyataan menunjukan bahwa pola pengeluaran itu se¬lalu berubah-ubah, terutama pengeluaran investasi yang cenderung untuk mudah berubah-ubah, hal mana mengakibatkan ketidakstabilan Produksi, pendapatan dan employment.

B. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Terdapat 3 Metode dalam Perhitungan Pendapatan Nasional :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi (PDB/PGNP) merupakan pendapatan yang berasal dari penggunaan factor-faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini memiliki kelemahan yaitu munculnya double counting atau penghitungan ganda. Perhitungan ganda yang dimaksud yaitu nilai produk sebelumnya akan ditambahkan pada produk-produk turunan berikutnya dan digunakan sebagai nilai akhir produk tersebut. Akibatnya nilai produk akhir menjadi lebih tinggi. Salah satu usaha untuk mengurangi dampak dari double counting yaitu dengan menggunakan pendekatan value added atau nilai tambah. Dalam pendekatan ini nilai produk akan dilihat nilai tambahnya pada produk turunan berikutnya sehingga yang Nampak pada nilai barang akhir yaitu jumlah keseluruhan nilai barang akan sama dnegan nilai akhir produk turunan terakhir. Pendekatan produksi bisa dicari dengan Yield = (P1 x Q1)+(P2 x Q2)+ ….(Pn x Qn).

2. Pendekatan Penerimaan

Pendekatan penerimaan (PN/NI) merupakan pendekatan yang mengarah pada penerimaan atas penggunaan factor-faktor produksi. Pendekatan ini dapat dirumuskan : Y= r+w+i+p Keterangan : Y = Yield r = rent w = wage i = interest p = profit

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran (PNB/GNP) merupakan perhitungan pendapatan dengan melihat pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Y=C+I+G (X-M) Keterangan : Y = Yield C = Consumption I = Investment G = Government Expenditure X = Expor M = Import

C. Masalah-masalah dan keterbatasan dalam perhitungan PDB

Semua negara di dunia menghitung PDB untuk kinerja perekonomiannya. Walaupun begitu , data PDB perlu dilihat secara hati-hati karena ada beberapa hal yang tidak dapat diakomodasikan sehingga tidak dapat menjadi satu-satunya indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan suatu negara .

Masalah PDB.

Permasalahan PDB terletak pada pembandingan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun , akan terjadi bias jika kita salah menggunakan perhitungan PDB .

Keterbatasan Perhitungan PDB.

PDB tidak memasukan memasukan transaksi yang terjadi pada “underground economy” (perekonomian bawah tanah). Perekonomian seperti sektor informal atau sektor illegal seperti penjualan narkoba , dan sektor lain yang sulit tercatat oleh negara tidak masuk dalam perhitungan PDB . Ini menyebabkan nilai PDB cenderung dapat undervalued (lebih rendah) dari yang seharusnya . PDB tidak selalu mencerminkan ukuran kesejahteraan sosial suatu negara PDB hanya mngukur berapa banyak output yang diproduksi di suatu negara dan bagaimana sturktur serta perkembangannya antarwaktu . Untuk mengukur kemakmuran suatu negara , PDB merupakan indikator yang cukup baik . Akan tetapi , kesejahteraan suatu negara lebih kompleks dari hanya sekedar pendapatan yang tinggi . Beberapa indikator untuk menunjukan tingkat kesejahteraan adalah tingkat pengangguran , tingkat kematian ibu dan bayi , angka harapan hidup , tingkat buta huruf , dan lain-lain perlu diperhatikan juga . PDB tidak mencerminkan pemerataan pendapatan. Nilai PDB suatu negara tidak dapat menunjukan apakah pendapatan nasional tersebut terbagi secara merata diantara penduduknya atau tidak . Bebarapa negara mengalami ketimpangan ekonomi yang besar dengan sebagian kecil penduduk menikmati sebagian besar PDB . Beberapa indikator lain perlu digunakan untuk melengkapi data PDB yang menunjukan ketimpangan yang terjadi, salah satunya adalah Koefisien Gini.

DAFTAR PISTAKA :

http://gentengjatiwangi-luvumy.blogspot.com/2012/03/pengertian-pendapatan.html

http://aalmarusy.blogspot.com/2011/11/makalah-konsep-konsep-pendapatan.html

http://ekonomi161.blogspot.com/2009/08/3-metode-menghitung-pendapatan-nasional.html

http://keripiku.blogspot.com/2012/04/perhitungan-pendapatan-nasional.html